Netflix & Spotify Terancam Denda Jika Tak Bayar Pajak

Netflix & Spotify Terancam Denda Jika Tak Bayar Pajak

Endy Purwanto
26 Desember 2019
Share Via

Perusahaan teknologi over the top (OTT), seperti Netflix dan Spotify terancam sanksi apabila tidak membayar pajak di Indonesia. Pemerintah menegaskan akan memburu pajak perusahaan-perusahaan tersebut melalui Undang-undang Omnibus Law Perpajakan.

Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, aturan tersebut kini tengah dalam pembahasan. Ia berharap regulasi tersebut bisa segera diajukan ke DPR dan disahkan sehingga memiliki payung hukum. "Kalau enggak bayar pajak, itu melanggar undang-undang, baik dalam negeri maupun luar negeri, pasti ada sanksinya," jelas Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate,

Politisi Nasdem itu mengatakan, semua platform digital besar yang beroperasi di Indonesia harus menyadari adanya unsur pajak yang harus dibayarkan. Namun di sisi lain, pemerintah juga akan tetap akan merancang aturan perpajakan yang ramah terhadap investasi. "Kita harapkan tahun 2020, Omnibus Law ini selesai di kuartal pertama," ungkap Johnny.

Beberapa waktu lalu, Ditjen Pajak pun sempat mengakui kesulitan untuk menarik Pajak Penambahan Nilai (PPN) dari penyedia layanan media streaming karena keterbatasan aturan. Pemerintah sendiri saat ini sedang menyiapkan Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian. RUU ini diharapkan bisa rampung pada 2020 mendatang.

Dengan aturan baru tersebut nanti, pihak Ditjen Pajak akan menunjuk SPLN (Subyek Pajak Luar Negeri) untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN pelanggan.

Di tempat terpisah,  Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Netflix mematuhi aturan perpajakan di Indonesia. Ia meminta Netflix membayar pajak. "Kita ingin (Kementerian) Kominfo (Komunikasi dan Informatika) untuk lebih serius menangani soal film-film ini. Kemudian juga soal perpajakan saya minta juga saya minta Kemenkeu (Kementerian Keuangan) untuk bagaimana menangani soal ini antara Menkominfo dan Menkeu saya kira itu," kata Ma'ruf di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (26/12).

Ia meminta Kementerian Kominfo serta Kemenkeu berkoordinasi menyelesaikan masalah perpajakan yang melibatkan Netflix. Pajak yang dibayar Netflix sangat berguna bagi negara untuk menyukseskan pembangunan. "Semua harus bayar pajak. Semua itu, itu akan ada ditertibkan oleh Kemenkeu. Saya kira itu soal hasil dari kebijakan yang diambil oleh dua kementerian (Kemenkeu dan Kominfo)," lanjut Wapres.

Perusahaan teknologi over the top (OTT), seperti Netflix dan Spotify terancam sanksi apabila tidak membayar pajak di Indonesia. Pemerintah menegaskan akan memburu pajak perusahaan-perusahaan tersebut melalui Undang-undang Omnibus Law Perpajakan. (Kompas/End)

 

 

Tags: Pajak,

Bagaimana reaksi Anda tentang berita ini?

Berikan komentar terkait berita ini

BERITA LAINNYA

Jakarta - 26 Juli 2021 13:11:01 wib

PPKM Diperpanjang hingga Agustus 2021; Toko di Mal Bebas PPN Periode Juni

Pemerintah menjanjikan insentif baru pasca perpanjangan PPKM Level 4. Salah satunya yaitu pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sewa toko di mal atau pusat perbelanjaan untuk Juni hingga Agustus
Sehat - 26 Juli 2021 12:54:41 wib

Rumah Oksigen Akan Beroperasi; 4 Sebab Kematian Covid Tinggi

Ayooberita.com - Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Ahad siang, 25 Juli 2021, dimulai dari tinjauan langsung Presiden Jokowi ke Rumah Oksigen Gotong Royong di Pulo Gadung, Jakarta Timur. Berikutnya ada berita
Hukum - 20 Mei 2021 13:16:21 wib

Megawati : Saya dan Pak Jokowi sama-sama prihatin bagaimana kedisiplinan terhadap prokes menurun

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri melakukan halal bihalal secara virtual dengan  pengurus partai dan organisasi sayap partai dari seluruh Indonesia, Rabu (19/5/2021). Sejumlah pesan
Hukum - 20 Mei 2021 13:10:13 wib

Jokowi : Tantangan Ruang Digital Semakin Besar Dikarenakan Kejahatan Ruang Digital Terus Meningkat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa tantangan di ruang digital saat ini semakin besar. Konten konten negatif terus bermunculan dan meningkat.  Hal itu disampaikan Jokowi dalam sambutan
Jakarta - 10 Agustus 2020 14:38:42 wib

Penerapan Ahklak dan Etika Dalam Kehidupan Sehari-hari

PENERAPAN AHLAK DAN ETIKA DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI oleh: Shindi Elisa 201712579039 - YG Pengertian Ahlak dan Etika Jika kita lihat dari perkembangan zaman yang sekaran lebih berkembang ya? Perkembangan zaman
Daerah - 15 Juli 2020 20:56:05 wib

Mengenal Kubah Masjid di Indonesia

Kota Depok dan Masjid Kubah Emas menjadi dua hal yang tidak bisa dipisahkan, masjid Kubah Emas atau Masjid Dian Al Mahri menjadi ikon bagi kota tersebut. Pendiri sekaligus pemilik masjid ini bernama Dian
Korporat - 31 Maret 2020 11:54:28 wib

Airmas Group Bantu Tim Medis dan Pemerintah Lawan Covid-19

Penyebaran virus Corona di Indonesia semakin memprihatinkan, setidaknya hingga hari ini sudah lebih dari seribu orang dinyatakan terjangkit virus tersebut, dan angka penderita yang meninggal dunia telah
Hipmi - 17 Februari 2020 12:25:52 wib

Ini Rahasia Jadi Pengusaha Kuat di Era Globalisasi

Memilih untuk menjadi pengusaha bukan perkara mudah, selain harus terus berinovasi agar produk tetap berkualitas, juga harus memikirkan nasib karyawan yang bekerja kepada perusahaan tersebut. Wakil Ketua Umum Kamar
Hipmi - 16 Februari 2020 12:12:15 wib

HIPMI Dukung APNI Perjuangkan Kesejahteraan Penambang Nikel

Larangan ekspor bijih nikel yang diberlakukan pada 1 Januari 2020 membuat penambang nikel dalam negeri berada dalam kondisi mati suri. Kondisi ini terjadi akibat rendahnya harga jual bijih nikel domestik, yang dimana
Gadget - 30 Januari 2020 18:14:58 wib

4 Alasan Mengapa Sebaiknya Anda Tidak Pernah Membeli Follower

Apakah Anda termasuk satu dari mereka yang terburu- buru untuk meningkatkan jumlah follower Anda di social media? Memang sih kalau followernya sedikit itu nggak seru.. kurang enak untuk dilihat. Tapi coba deh jawab dulu