Ahok Masuk Penjara Sampai Trump Akui Yerusalem

Ahok Masuk Penjara Sampai Trump Akui Yerusalem

Randi Wibawa
29 Desember 2017
Share Via

Dalam beberapa hari lagi, kita akan mengakhiri tahun 2017 dan menyambut 2018. Begitu banyak fenomena, kejadian hingga peristiwa politik dan ekonomi yang begitu membekas. Mulai dari pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di 101 wilayah, sampai dengan meletusnya Gunung Agung yang membuat pariwisata Bali sempat jatuh.

Pilkada serentak menyambut kita di awal tahun, di mana 101 daerah melaksanakan pemilihan kepala daerah. Pilkada serentak ini turut menopang pertumbuhan ekonomi kita yang tercatat naik 5%.

Di antara ratusan Pilkada ang digelar, Pemilihan Gubernur DKI Jakarta paling mendapat sorotan. Peritiwa politik di ibu kota ini diikuti 3 kontestan, antara lain pasangan Agus-Silvi, Ahok-Djarot dan Anies-Sandi.

Pasangan Agus-Silvi harus gugur lebih dulu karena kalah suara dari Ahok dan Anies. Kontestasi menjadi semakin seru di tengah kasus yang dihadapi gubernur incumbent, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Gara-gara itu pula, Ahok harus mengakui kekalahannya atas Anies Baswedan dan merelakan kursi DKI 1 kepada lawannya tersebut.

Pasangan Anies dan Sandiaga Uno akhirnya dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 20 Oktober lalu di Istana Negara.

Tak hanya menelan kalah, Pilkada DKI juga mengantarkan Ahok ke dalam jeruji besi. Tak lain akibat ucapannya di Kepulauan Seribu yang mengutip salah satu ayat suci Alquran. Usai Ahok masuk ke dalam tahanan, Djarot Syaiful Hidayat ditunjuk untuk menggantikannya sebagai Gubernur. Peristiwa ini juga menjadi catatan tersendiri karena Jakarta memiliki 3 gubernur dalam 5 Tahun (Jokowi, Ahok dan Djarot).

Masih dari dunia politik, kasus hukum juga menimpa ketua DPR Setya Novanto dalam dugaan kasus korupsi proyek e-KTP. Namun, butuh waktu yang panjang bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar bisa menyeretnya ke meja hijau. Penetapan tersangka yang pertama dibatalkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam praperadilan.

Namun, gugurnya status tersangka tersebut tak menghentikan KPK untuk menjerat sang Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut. Penyidikan makin didalami, dan hasilnya Novanto kembali menjadi tersangka dan berkasnya langsung diserahkan ke pengadilan. Tapi kubu Novanto tidak tinggal diam, gugatan praperadilan kembali diajukan agar status tersangka kembali gugur.

Rencana KPK untuk menahan Novanto juga tidak berjalan mulus. Sang tersangka sudah terlebih dahulu meninggalkan rumah, alhasil tim penyidik hanya pulang dengan tangan kosong di samping menyita berkas dari kediaman Novanto. Malam keesokan harinya, masyarakat dikejutkan dengan berita kecelakaan yang dialami tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP tersebut di kawasan Permata Hijau.

Drama berlanjut dengan ramainya tagar save tiang listrik, benjol segede bakpao hingga pengakuannya mengalami diare sampai 20 kali di dalam tahanan. Kasusnya juga mulai diadili oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dimulainya proses peradilan itu juga membuat berkas praperadilan yang diajukannya digugutkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dari politik dan hukum, kita bergeser ke bidang fiskal dan moneter, tahun 2017 juga sebagai penutup dari Tax Amnesty tahap tiga. Beberapa pihak menganggap tax amnesty ini berhasil walaupun tidak mencapai target tebusan Rp 165 triliun, Direktorat Jenderal Pajak mencatat ada 48.000 wajib pajak yang selama ini tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pemerintah juga telah menerbitkan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, yang turunannya mengenai saldo perbankan akan diintip oleh ditjen pajak. Terakhir pergantian dirjen pajak dari Ken Dwijugiasteadi ke Robert Pakpahan.

BI merilis pada September 2017, utang luar negeri Indonesia tercatat sebesar USD 343,13 miliar atau setara dengan Rp 4.636 triliun. Posisi utang per September 2017 ini juga naik dibanding awal tahun lalu yang hanya USD 322,90 miliar.

Untuk menunjang sektor infrastruktur yang sedang menjadi prioritas Presiden Jokowi, selain utang pemerintah juga membutuhkan pemasukan dari sektor pajak. Pembangunan infrastruktur antara lain jalan tol yang tidak hanya di Pulau Jawa tapi pembangunan juga di sumatra. Total tol yang telah beroperasi sampai saat ini mencapai lebih dari 1.000 kilometer (km) dan yang diresmikan dan beroperasi sepanjang 2017 adalah 141 km.

Selain jalan tol, proyek pembangunan Trans Papua yang sempat menjadi viral Presiden Jokowi mengendarai motor trail untuk meninjau proyek tersebut. Pembangunan Trans Kalimantan juga sedang dikerjakan.

Dari dunia usaha, para pengusaha menyoroti mengenai dominasinya BUMN dalam proyek-proyek dari skala besar hingga kecil, bahkan yang seharusnya menjadi jatah UMKM.

Hal ini disuarakan melaui Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). Rosan menganggap banyak proyek yang digarap BUMN dan anak usahanya, termasuk pekerjaan-pekerjaan kecil sub kontraktor yang seharusnya menjadi jatah pengusaha swasta dan UMKM.

"Mohon maaf, BUMN ambil banyak porsi swasta dan UMKM. Karena kita tahu, BUMN (pekerjaan) ketering sama pakaian dibikin sama cicit (perusahaan) mereka. Ini kan jatah UMKM," tambah Rosan. Dia juga mengatakan kalangan pengusaha berharap perusahaan BUMN hanya mengerjakan pekerjaan yang menjadi bisnis utamanya, dan tak mengambil jatah perusahaan swasta dan UKM.

Dari sektor kebijakan Pajak, Kadin Indonesia mengusulkan aturan baru dalam hal audit pajak. "Soal perpajakan, kami usulkan salah satunya agar perusahan yang sudah diaudit oleh auditor tersumpah untuk tidak perlu lagi diperiksa auditor pajak," ujar Rosan.

Jaminannya, kata Rosan, perusahaan tidak akan melakukan penyelewengan bersama auditor tersumpah. Kalau sampai ditemukan penyelewengan, maka kesalahan itu akan dibebankan kepada auditor terkait.

"Dengan begitu, perusahaan dan auditor mau kolusi juga takut. Ntar kalau ada apa-apa auditornya yang kena. Menurut kami, itu lebih fair dibandingkan perusahaan yang kena karena auditor bermasalah," ujar Rosan.

Rosan mengklaim usulan itu direspon positif oleh pemerintah. Menteri Keuangan Sri Mulyani, kata dia, akan menindaklanjuti usulan itu bersama Direktur Jenderal Pajak serta asosiasi auditor.

Startup pada tahun 2017 masih didominasi oleh sektor e-commerce dan fintech. kemunculan startup baru tahun ini mengalami penurunan 23 persen, beberapa startup pun tutup atau merubah model bisnis mereka. Namun startup masih menjanjikan, ini terbukti dengan adanya beberapa starup yang mendapatkan pendanaan yang cukup besar.

Indonesia yang merupakan salah satu pasar yang sangat menarik, namun belum dioptimalkan secara maksimal.

Jelang akhir 2017 dunia dikejutkan dengan pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan akan memindahkan Duta Besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem. Pernyataan Trump ini menuai kecaman dari berbagai negara anggota PBB.

Pemungutan suara (voting) di sidang darurat Majelis Umum PBB, Kamis (21/12), mendapati 128 negara menentang langkah Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. hanya 9 negara mendukung langkah Amerika, sementara 35 negara lain abstain.

Itulah kilas balik yang terjadi di tahun 2017. Mari kita bersiap-siap melalui tahun politik, di mana sejumlah partai dan politikus akan memulai persiapan menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, di tahun yang sama pula sejumlah daerah bakal melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak, salah satunya Jawa Barat.

Randi Wibawa
Pemimpin Redaksi Ayooberita.com

(TYO)

Bagaimana reaksi Anda tentang berita ini?

Berikan komentar terkait berita ini