Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai di Indonesia perlu ada konglomerat-konglomerat baru di Indonesia. Dan peluang itu sangat besar. Karenanya, pemerintah perlu turun tangan memberikan jalan serta memberikan peluang-peluang yang ada kepada para pengusaha agar bisnisnya bisa berkembang.

"Tiga tahun lalu, saya  sudah meminta kepada HIPMI dan kadin 20 nama pengusaha yang potensial menjadi konglomerat. Tapi sampai sekarang saya belum dapat 20 nama itu. Saya tidak tahu apakah masih dalam proses seleksi atau dalam proses yang lainnya," papar  kepala negara saat membuka Musyawarah Nasional XVI Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (16/9).

Mantan Gubernur DKI Jakarta melanjutkan, pemerintah terus memperkokoh kelembagaan kabinet yang mengurus investasi, yang mampu membujuk investor untuk menumbuhkan perekonomian. Pemerintah juga memperkokoh kelembagaan dan kebijakan perdagangan yang bukan saja piawai membuka pasar global, tapi juga melindungi pengusaha nasional dari kompetisi dunia yang tak adil. "Pengusaha kita tidak boleh mati sia-sia akibat persaingan yang tidak adil," sambungnya.

Dilanjutkan,  Indonesia akan memasuk masa revolusi konsumen pada 2020 mendatang. Hal ini ditandai dengan meningkatnya populasi kelas menengah atau middle class pada tahun depan. Mmomentum ini secara positif akan meningkatkan daya saing untuk Indonesia di mata investor asing. "Lima tahun lalu, hanya 70-an juta penduduk yang naik kelas. Tahun depan, naik 100 persen jadi 141 juta penduduk. Implikasinya Indonesia akan semakin menarik," kata Jokowi.

Presiden menyampaikan, semakin besar peluang itu, pemerintah terus berupaya mempersingkat dan mempermudah proses perizinan investasi. Cara ini diambil untuk meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global, karena Indonesia masih tertinggal dengan negara lain dalam hal daya saing dan produktifitas. "Kami pemerintah akan terus bekerja keras menghilangkan halangan bisnis investasi. Sehingga kecepatan kita bisa bersaing dengan negara-negara lain," terangnya.

Di sisi lain, Jokowi menuturkan, situasi ekonomi global saat ini penuh dengan ketidakpastian yang terus mengintai Indonesia. Karena itu, kondisi seperti inilah yang harus diperhatikan dan dicermati bersama. "Bahwa situasi ekonomi dunia saat ini penuh ketidakpastian, perang dagang masih terus berjalan menghantui kita," lanjutnya.

Dia menjelaskan, dari perang dagang itu banyak hal yang akan ditimbulkan dan berdampak negatif bagi perekonomian. Salah satunya ialah resesi. Apalagi, sejumlah negara saat ini sudah dilanda resesi. "Tekanan eksternal baik berupa kemungkinan potensi resesi pada 1-1,5 tahun yang akan datang," ungkapnya sambil menambahkan dengan adanya ancaman resisi itu, kini pemerintah sudah mulai mencermatinya dan melakukan perhitungan.

Ketua Umum HIPMI Bahlil Lahadalia meminta Presiden Jokowi memilih menteri yang pro pengusaha dalam menyusun kabinet untuk periode kedua. Hal itu untuk melahirkan konglomerat-konglomerat baru di Indonesia. "HIPMI tidak minta menteri. Tapi HIPMI minta menterinya pro pengusaha," kata Bahlil.

Bahlil menjelaskan, sejak era reformasi, presiden, menteri hingga kepala daerah sudah berganti berkali-kali. Namun konglomerat di Indonesia masih itu-itu saja. Oleh karena itu, Bahlil meminta pemerintah bisa membantu para pengusaha muda yang tergabung di HIPMI bisa naik kelas menjadi konglomerat. "Mohon maaf Pak Presiden. Tapi tak ada konglomerat yang jadi tanpa intervensi pemerintah. Tapi intervensi yang punya landasan aturan," kata dia. (kompas/end)